Awali Tahun 2021, BKKBN Riau Tandatangani Pakta Integritas

PEKANBARU — Mengawali tahun 2021, BKKBN Riau melaksanakan upacara penandatanganan pakta integritas. Penandatangan ini dilakukan Kepala dan seluruh jajaran karyawan/karyawati di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Riau.

Penandatanganan ini merupakan komitmen seluruh karyawan/i BKKBN Riau untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme guna mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK).

Hal ini disampaikan oleh kepala perwakilan BKKBN Riau, Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si usai upacara pagi penandatanganan pakta integritas di halaman kantor BKKBN Riau, Senin(4/1).

“Ini adalah komitmen kita semua dalam mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK). Karena untuk mewujudkan ZI WBK itu kita kan tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Ini bisa diwujudkan oleh semua jajaran mulai dari bawah sampai ke atas. Saya optimis dengan penandatanganan di awal tahun serta kekompakan yang ada bisa menuju hal itu,” terang Ibu Mardalena.

Pada upacara tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan bagi karyawan/i terbaik. Hal ini dilakukan untuk memacu semua karyawan/i dalam hal memberikan kinerja terbaiknya. Penghargaan ini didasarkan pada kinerja selama tahun 2020 mulai dari integritas dan loyalitasnya.

“Semua karyawan/i BKKBN Riau sudah memberikan yang terbaik. Namun setelah kita rapat dengan semua koordinator bidang, maka kita setuju untuk memilih Bapak Khoirul Rahmat Hidayat dari bidang Non PNS dan Ibu Hj. Elina Artati dan bidang PNS. Semoga ini menjadi motivasi bagi mereka untuk terus melakukan yang terbaik,” ujar Ibu Mardalena.

Penandatanganan pakta integritas ini meliputi komitmen semua karyawan/i BKKBN Riau untuk berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

Kemudian Karyawan/i BKKBN Riau juga dituntut memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas. (AD)